Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait defisit BPJS kesehatan. Pernyataan ini disampaikan di hadapan Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS dalam acara Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/18).
"Mestinya sudah rampunglah di Menkes, Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya." kata Jokowi seperti diberitakan Kompas, Rabu (17/10/18).
Defisit yang dialami BPJS Kesehatan berakibat pada mandegnya banyak pembayaran dari BPJS Kesehatan kepada pihak rumah sakit. Banyak rumah sakit yang mengaku mengalami masalah karena mandegnya pembayaran dari BPJS Kesehatan ini.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mengaku sudah menginstruksikan suntikan dana untuk BPJS Kesehatan sebanyak 4,9 triliun rupiah.
Namun, BPJS Kesehatan masih mengaku kurang karena defisit yang dialami sekitar 7 sampai 11 triliun rupiah.
Keluhan Layanan BPJS Kesehatan
Rumah Sakit yang belum menerima pembayaran dari BPJS Kesehatan terpaksa harus menunda pembayaran kepada tenaga kesehatan. Fenomena ini terjadi di berbagai daerah dan menjadi isu nasional yang menyedot perhatian publik.
Kesehatan menjadi salah satu isu sentral yang langsung dihadapi masyarakat selain ekonomi dan pendidikan. Negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewajiban menyediakan fasilitas kesehatan bagi warganya. [Tarbawia]
Tarbawia
Bijak Bermedia, Hati Bahagia
Bergabung Untuk Dapatkan Berita/Artikel Terbaru:
Advertisement
EmoticonEmoticon