BPJS mengalami defisit sebanyak 11,2 Triliun rupiah pada tahun 2018. Jumlah ini lebih besar dari defisit BPJS tahun lalu sejumlah 9,75 Trilun rupiah.
Untuk mengatasi defisit BPJS ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan mendesak pemerintah daerah untuk melunasi tunggakan tersebut.
"Beberapa langkah-langkah untuk mengurangi defisitnya dilakukan, baik melalui kontribusi dari Pemerintah Daerah, yang masih belum memenuhi kewajibannya," ujar Menetri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 17 September 2018 seperti diwartakan Viva.
Untuk mengatur persoalan ini, Sri Mulyani mengaku sedang menyiapkan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Defisit BPJS
Defisit yang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi perbincangan nasional karena kesehatan merupakan hajat hidup masyarakat yang diatur oleh undang-undang.
Defisit BPJS juga dinilai membuat pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dipenuhi haknya karena terhambatnya pembayaran dari pihak BPJS kepada rumah sakit.
BPJS juga menyampaikan rilis dihapusnya beberapa layanan kesehatan untuk penyakit-penyakit tertentu. [Tarbawia]
Gabung ke Channel Telegram Tarbawia untuk dapatkan artikel/berita terbaru pilihan kami. Join ke Tarbawia
Advertisement
EmoticonEmoticon