 |
| Yusril Ihza Mahendra (ilustrasi) |
Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dinilai menyampaikan argumen telak soal polemik serbuan tenaga kerja asing (TKA) di dalam negeri.
"Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?" kata Yusril melalui akun twitter @Yusrilihza_Mhd pada Rabu (25/4/18).
Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI kerja di LN, negara lain tdk protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tdk protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Disini msh banyak yg miskin dan nganggur, untuk apa TKA?— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 25 April 2018
Menanggapi komentar Yusril, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri lekas menyampaikan sanggahan. Melalui akun twitternya, Hanif menyanggah dengan pertanyaan.
"Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?" tanya Hanif melalui akun twitter @hanifdhakiri pada Kamis (26/4/18) pagi.
Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes? https://t.co/XnnG457Y8f— MHD (@hanifdhakiri) 26 April 2018
Yusril yang ditanya lekas menyampaikan jawaban. Yusril mengakui adanya TKA saat dirinya menjadi menteri, tetapi ada pembatasan.
"Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri." jawab Yusril.
Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang blm bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri. https://t.co/9suQlbgE3x— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional." lanjutnya.
Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional.— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
"Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif." tegasnya.
Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) 26 April 2018
Advertisement
EmoticonEmoticon